Banyuwangi Kab Jadi Tempat Belajar Gubernur Kepri dan 5 Bupatinya
Gubernur Kepri dan Bupati Banyuwangi (Dok Humas Banyuwangi Kab) |
Banyuwangi Kab jadi tempat belajar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan lima bupati di provinsinya dengan datang langsung.
Banyuwangi Kab dinilai memiliki pelayanan publik yang baik yang bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain.
Dalam
rombongan itu, ada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumala Sari,
Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga M Nizar, Wakil Bupati Anambas
Wan Zuhendra, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Plt Bupati Bintan Roby
Kurniawan.
Bahkan para bupati juga membawa pejabat kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, dari publikasi Humas
Banyuwangi Kab.
Ansar mengatakan, kedatangan rombongan itu untuk
mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di
daerah masing-masing.
"Mendagri memberikan rekomendasi kepada
kami, untuk datang melihat langsung pengelolaan pelayanan publik,
utamanya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik di
Banyuwangi," kata Ansar.
Dia mengatakan, salah satu programnya
ialah mendorong para kepala daerah membuka mal pelayanan publik
terintegrasi di daerah masing-masing.
Dia berharap, pembukaan mal pelayanan publik bisa meningkatkan pelayanan dan perekonomian di daerah.
"Kepri
merupakan salah satu tujuan investasi, sehingga kualitas pelayanan
publik sangat dibutuhkan. Kami berharap, pulang dari Banyuwangi para
kepala daerah bisa membuat Mal Pelayanan Publik seperti di Banyuwangi,”
ucap Ansar.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut mereka
di halaman belakang Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu 7 Februari
2022.
Dia mengatakan, masing-masing daerah memiliki potensi yang bisa jadi berbeda. Sehingga bisa saling belajar.
Di samping itu, pemerintah masing-masing daerah yang tahu langkah dan program yang tepat untuk masyarakat di daerahnya.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi merupakan pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017.
Banyuwangi
Kab tercatat memiliki MPP pertama di Indonesia yang diinisiasi
pemerintah kabupaten, yang kini telah mengintegrasikan 233 layanan dari
24 instansi.
Pelayanan publik menjadi salah satu pilar dalam kerja Pemerintah Banyuwangi Kab. Maka penerapannya diutamakan.
Selain itu, masing-masing elemen di bawah Pemerintahan Banyuwangi Kab memiliki target di bidang masing-masing yang diawasi.
"Kinerja
harus berdasarkan target. Siapa melakukan apa. Karena saat ini
situasinya beda, apalagi di masa pandemi seperti ini," kata Ipuk. (Selabar.id / Udi)